Pengertian dari electronic voting (e-Voting) secara umum adalah penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting. [1] menjelaskan secara umum sejarah, jenis Electronic Voting, keuntungan dan kerugian dalam penggunaannya. Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari e-Voting sangat bervariasi, seperti penggunaan smart card untuk otentikasi pemilih, penggunaan internet sebagai sistem pemungutan suara, penggunaan touch screen sebagai pengganti kartu suara, dan masih banyak variasi teknologi
yang digunakan.
Penerapan e-Voting telah berjalan di beberapa negara di benua Eropa dan Amerika. Masing-masing negara memiliki sistem e-Voting tersendiri yang telah disesuaikan dengan keadaan dan infrastruktur yang dimiliki negara tersebut. Sebagai contoh, negeri Belanda memiliki sistem e-Voting yang dinamakan RIES (Rijnland Internet Election System). Sistem ini menggunakan internet sebagai media pengumpulan suara. [4] menjelaskan detil sistem tersebut dan melakukan analisis terhadap mekanisme pemungutan suara dalam sistem RIES.
Walaupun sistem e-Voting memberikan banyak keuntungan bagi manusia dalam melaksanakan pemungutan suara, terdapat beberapa permasalahan yang muncul akibat dari implementasi sistem ini:
• Tingkat keamanan sistem e-Voting. [6] melakukan analisis terhadap bagian dari salah satu sistem e-Voting yang cukup banyak digunakan, yaitu Diebold System, dan ternyata sistem tersebut memiliki beberapa kelemahan dalam keamanannya.
• Penggunaan internet yang sangat rentan dengan gangguan dari luar. Muncul dugaan bahwa dapat terjadi perubahan data hasil pemungutan suara. Untuk itu, penggunaan algoritma enkripsi dalam e-Voting mulai dianjurkan. Salah satunya, [3] yang menerangkan algoritma enkripsi yang sebaiknya digunakan dalam proses pengiriman data hasil pemungutan suara dalam e-Voting.
• Penggunaan perangkat lunak yang tidak dapat diaudit oleh publik. Kekhawatiran yang muncul adalah adanya kecurangan yang dapat memanipulasi hasil pemungutan suara
.
Masalah-masalah diatas mengakibatkan terjadinya kontroversi terhadap keabsahan hasil penghitungan suara, yang menyebabkan implementasi e-Voting tidak efektif, karena menghasilkan permasalahan yang sama dengan sistem voting standar. Untuk mengatasi permasalahan itu, maka diperlukan sebuah standar yang mengatur tentang pelaksanaan e-Voting. [5] mengajukan 9 (sembilan) persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem e-Voting.
yang digunakan.
Penerapan e-Voting telah berjalan di beberapa negara di benua Eropa dan Amerika. Masing-masing negara memiliki sistem e-Voting tersendiri yang telah disesuaikan dengan keadaan dan infrastruktur yang dimiliki negara tersebut. Sebagai contoh, negeri Belanda memiliki sistem e-Voting yang dinamakan RIES (Rijnland Internet Election System). Sistem ini menggunakan internet sebagai media pengumpulan suara. [4] menjelaskan detil sistem tersebut dan melakukan analisis terhadap mekanisme pemungutan suara dalam sistem RIES.
Walaupun sistem e-Voting memberikan banyak keuntungan bagi manusia dalam melaksanakan pemungutan suara, terdapat beberapa permasalahan yang muncul akibat dari implementasi sistem ini:
• Tingkat keamanan sistem e-Voting. [6] melakukan analisis terhadap bagian dari salah satu sistem e-Voting yang cukup banyak digunakan, yaitu Diebold System, dan ternyata sistem tersebut memiliki beberapa kelemahan dalam keamanannya.
• Penggunaan internet yang sangat rentan dengan gangguan dari luar. Muncul dugaan bahwa dapat terjadi perubahan data hasil pemungutan suara. Untuk itu, penggunaan algoritma enkripsi dalam e-Voting mulai dianjurkan. Salah satunya, [3] yang menerangkan algoritma enkripsi yang sebaiknya digunakan dalam proses pengiriman data hasil pemungutan suara dalam e-Voting.
• Penggunaan perangkat lunak yang tidak dapat diaudit oleh publik. Kekhawatiran yang muncul adalah adanya kecurangan yang dapat memanipulasi hasil pemungutan suara
.
Masalah-masalah diatas mengakibatkan terjadinya kontroversi terhadap keabsahan hasil penghitungan suara, yang menyebabkan implementasi e-Voting tidak efektif, karena menghasilkan permasalahan yang sama dengan sistem voting standar. Untuk mengatasi permasalahan itu, maka diperlukan sebuah standar yang mengatur tentang pelaksanaan e-Voting. [5] mengajukan 9 (sembilan) persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem e-Voting.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar